Serapan APBD Pendidikan Rendah

ER : Intinya, belum ada manajerial

  ER Keluhkan Kemampuan SKPD

MINIMNYA serapan APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan buruknya manajerial di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hingga saat ini, masih ada anggaran belanja tak langsung sebesar Rp 250 miliar dari Rp 320 miliar di khas daerah.
“(Penyerapan anggaran) Sampai sekarang belum maksimal. Tapi kita lihat sampai awal Desember nanti. Tapi saya yakin tidak maksimal, karena menyangkut sistem perencanaan awal banyak kelemahan,” ujar Eddy Rumpoko, Walikota Batu.
 Ia lalu melanjutkan, hampir mayoritas SKPD tidak siap dalam pelaksanaan lelang. Bisa dikatakan, mereka belum memiliki kemampuan untuk itu semua. “Jadi masih ada SKPD belum siap dengan sistem pengadaan (secara elektronik),” terangnya.
Bagi Eddy, prosentase pencapaian tidak menjadi pertimbangan khusus. Namun, lebih penting dari itu adalah sistem penjadwalan dari semua proyek tidak diakhir tahun, tapi ada jadwal lebih awal.
“Seperti sekarang, saya melihat banyak SKPD merancang program ketika tahun berjalan, mungkin mereka tidak mempersiapkan APBD untuk proyek sebelumnya, yang disiapkan SDM dan pelaksana-pelaksana lelang saja,” tambahnya.
“Sebenarnya ini kan juga dilihat secara makro, ada SKPD yang tidak mengetahui manajerial menyangkut kemampuan SDM (lelang), sistem, sampai penguasaan administrasi keuangan. Intinya, belum ada manajerial untuk mengakomodir kemampuan dari seluruh aparatur yang ada,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Batu, Eddy Murtono optimistis serapan anggaran tahun 2013 mencapai 80 persen. Hal itu terlihat dari beberapa SKPD teknis sudah mulai mengajukan pencairan, seperti Dinas Pengairan, PU dan Bina Marga , Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan.
“Hari ini kami mencairkan Rp 1,3 miliar. Sekarang memang sudah banyak proses pencairan. SKPD sudah mulai aktif mengajukan pencairan,” terangnya.
Khusus minimnya pencairan anggaran dari DAK untuk Dinas Pendidikan disebabkan juklak dan juknis baru turun September. “Harusnya, juklak dan juknis itu dikeluarkan awal tahun sehingga SKPD bisa melaksanakan sesuai rencana,”tukas Eddy. (Hay)